Posted on Juni 30, 2009 by A Nizami    
Kenapa Pesawat dan Helikopter TNI Indonesia sering jatuh sehingga lebih dari 150 orang tewas di tahun 2008-2009?
 
Kenapa 120 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan (versi Bank Dunia)?
Kenapa meski SD-SMP gratis tapi SMU dan Perguruan Tinggi Negeri justru mahal dan tidak terjangkau bagi rakyat miskin?
Kenapa pelayanan kesehatan umum di Indonesia sangat mahal dan tidak terjangkau?
Kenapa korupsi merajalela di Indonesia?
Kenapa rel kereta api dan kabel telpon dicuri?
Kenapa penculikan anak sering terjadi, begitu pula perampokan yang tak jarang menimbulkan korban jiwa?
Kenapa Hutang Luar Negeri Indonesia terus meningkat dari Rp 1.200 trilyun di tahun 2004 jadi Rp 1.600 trilyun di tahun 2009?
Kenapa Indonesia selalu bergantung pada Investor Asing dan jika tak ada Investor Asing datang maka pembangunan tidak berjalan?
Jawaban dari semua pertanyaan di atas adalah karena Indonesia tidak punya cukup uang.
Akibatnya, mayoritas rakyat Indonesia 
hidup dalam kemiskinan. Sebagian dari mereka terpaksa mencuri, menculik,
 merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang. Seorang anggota Kapak 
Merah yang didor polisi berkata, “Biarlah saya ditembak mati. Habis saya
 cuma lulus SD. Cari kerja susah. Jadi merampok guna mendapatkan uang”
Pemerintah tidak bisa membeli pesawat 
dan helikopter baru untuk menggantikan pesawat dan helikopter lama yang 
umurnya sudah 30 tahun lebih. Pemerintah hanya bisa memberi bantuan Rp 
100 ribu/bulan untuk kurang dari 40 juta rakyat Indonesia. Itu pun BLT 
tidak bisa berjalan rutin setiap bulan. Pemerintah tidak bisa membiayai 
penuh pendidikan dan kesehatan sehingga mayoritas rakyat Indonesia meski
 tergolong miskin versi Bank Dunia harus membayar mahal untuk pendidikan
 dan kesehatan.
Dengan mahalnya biaya pendidikan di SMU 
dan Perguruan Tinggi Negeri, maka jika zaman ORBA mayoritas rakyat 
lulusan SMA, maka dalam 5-10 tahun mendatang jika kebijakan Ekonomi 
tidak berubah rata-rata pendidikan hanya lulus SMP saja.
Karena pemerintah tidak punya cukup 
uang, maka terpaksa harus berhutang dan menggantungkan pada datangnya 
Investor Asing. Jika tidak, pembangunan tidak akan jalan. Menurut 
penganut paham Ekonomi Neoliberalisme tanpa hutang tidak mungkin ada 
pembangunan. Padahal kalau hutang sudah membukit dan si peminjam sampai 
mendikte bangsa Indonesia untuk menyerahkan kekayaan alam dan menjual 
BUMN yang dimiliki serta menaikkan berbagai harga yang menyengsarakan 
rakyat, itu sudah tidak sehat lagi.
Hutang Indonesia yang sudah mencapai 68%
 dari GNP jelas sudah sangat besar dibanding Singapura yang hanya 14%, 
Arab Saudi 11%, Iran 8%, atau bahkan Malta yang 0%! Jangan “Besar Pasak 
daripada Tiang!” begitu kata-kata yang bijak dari nenek moyang kita.
Korupsi merajalela di negara kita karena
 gaji pejabat dan pegawai negeri di Indonesia sangat kecil. Menurut 
seorang staf Bappenas, GAJI POKOK pejabat tertinggi hanya Rp 3 juta. 
Padahal di AS, gaji pengantar Pizza saja yang menurut ukuran sana 
miskin, mencapai Rp 14 juta. Itu pun belum termasuk Tips!
Gaji Presiden Indonesia kurang dari Rp 
70 juta/bulan. Kekayaan Presiden SBY “hanya” RP 8,5 milyar! Padahal gaji
 CEO Chevron (satu perusahaan migas asing yang beroperasi di Indonesia) 
mencapai US$ 7,8 juta/tahun atau Rp 7,1 milyar/bulan. Artinya dalam 30 
tahun masa kerja, CEO perusahaan migas asing ini pendapatannya mencapai 
 Rp 2,5 trilyun! Itu baru satu orang. Kalau Direksi ada 5 orang dan 
komisaris ada 5 orang, semuanya bisa mendapat Rp 12 trilyun. Darimana 
uang untuk menggaji mereka sebesar itu? Di antaranya ya dari minyak dan 
gas Indonesia!
Coba anda bayangkan, jika Dirut 
perusahaan migas asing total gajinya mencapai Rp 2,5 trilyun, sementara 
Dirut BUMN Pertamina hanya Rp 100 juta/bulan atau Rp 36 milyar, mana 
yang lebih banyak mengambil uang dari kekayaan alam Indonesia? Tentu 
Dirut perusahaan asing bukan? Bahkan seandainya Dirut BUMN itu korupsi 
Rp 1 trilyun pun tetap saja lebih banyak uang yang diambil Dirut 
perusahaan asing dari bumi Indonesia dengan gaji raksasanya yang 
“legal.”
Silahkan lihat Daftar Perusahaan Terkaya versi Forbes 500:
1. Exxon Mobil, pendapatan $390.3 billion/tahun, gaji CEO, Rex W. Tillerson, $4.12M/tahun
3. Shell, pendapatan $355.8 billion/tahun, gaji CEO, Jeroen van der Veer, €7,509,244
4. British Petroleum, pendapatan $292 billion/tahun, gaji CEO, Tony Hayward, $4.73M
6. Total S.A., pendapatan $217.6
7. Chevron Corp., pendapatan 214.1 billion/tahun, gaji CEO, David J. O’Reilly, $7.82M
8. Saudi Aramco (BUMN Saudi), pendapatan $197.9 billion/tahun
10. ConocoPhillips, pendapatan $187.4 billion/tahun, gaji CEO, James Mulva, $6.88M
Total dari perusahaan itu saja (10 
perusahaan teratas versi Forbes 500) yang juga beroperasi di Indonesia 
mengelola kekayaan alam kita, itu US$ 1.655 milyar atau sekitar 17 ribu 
trilyun/tahun. Di antaranya berasal dari kekayaan alam Indonesia. Jumlah
 itu 17 kali lipat dari APBN Indonesia tahun 2009 yang hanya mencapai Rp
 1.037 Trilyun.
Dari data di atas, cukup aneh jika 
Indonesia yang katanya untuk Migas dapat 85% (kalau Pertambangan lain 
Indonesia memang cuma dapat 15%) dan asing cuma 15% ternyata dapat tidak
 lebih dari Rp 350 trilyun/tahun dari Migas sementara 6 perusahaan migas
 tersebut yang “cuma” dapat 15% bisa mendapat Rp 17.000 Trilyun! Atau 
5.600% lebih! Menurut nalar saya itu tidak masuk di akal.
Itu belum dari berbagai perusahaan lain 
seperti Freeport, Newmont, BHP, dsb yang menguasai emas, perak, tembaga,
 nikel, dsb di Indonesia. Bisa jadi total penerimaan mereka sekitar Rp 
30 Ribu Trilyun/tahun.
Ada yang menyebut bahwa selain yang 15% 
itu, pihak asing juga mengklaim “Cost Recovery” untuk eksplorasi migas 
dan juga operasional sehingga besarnya bisa mencapai 30-40%. Selain itu 
besar migas yang diproduksi juga tidak jelas. Amien Rais berkata, “Jika 
dari perusahaan migas langsung gasnya disalurkan melalui pipa ke 
Singapura, bagaimana kita tahu berapa gas yang sebenarnya diproduksi?”
Perbedaan signifikan besarnya angka 
pendapatan yang diperoleh 6 perusahaan Migas dengan minimnya pendapatan 
yang diperoleh bangsa Indonesia harusnya menjadi satu indikasi yang 
harus diinvestigasi.
Freeport yang sekedar “Tukang Cangkul” 
di Papua mendapat royalti emas dan perak sebesar 99%, sementara lebih 
dari 230 juta rakyat Indonesia yang merupakan pemilik tambang emas dan 
perak cuma diberi 1%. Menkeu Agus Martowardojo juga menyatakan bahwa ada
 ilegal ekspor tambang. Penambang asing cuma mengaku mengekspor 5 juta 
ton hasil tambang. Sementara data impor tambang tersebut di luar negeri 
dari Indonesia mencapai 20 juta ton:
Jadi jika ternyata yang diakui asing 
jumlahnya cuma 1/4, dan dari 1/4 itu Indonesia hanya diberi 1%, 
Indonesia itu cuma dapat 0,25% dari hasil tambang emas, perak, dsb. 
Inilah sebabnya kenapa negeri Indonesia yang kaya dengan hasil alamnya, 
ternyata mayoritas rakyatnya hidup miskin dan melarat.
Arab Saudi cukup cerdas menasionalisasi 
perusahaan Aramco tahun 1974. Tahun 1970-an, Arab Saudi masih termasuk 
negara miskin. Kekayaan alam mereka berupa minyak tidak dapat 
mensejahterakan mereka karena dikuasai perusahaan AS, Aramco. Namun 
sejak raja Faisal menasionalisasi Aramco, maka seluruh hasil minyak 
dapat dinikmati oleh rakyat Saudi Arabia. Jumlah uang yang masuk untuk 
pembangunan pun berlimpah sehingga listrik di sana gratis, sementara 
bensin cuma Rp 1700/liter. Ini jauh lebih murah ketimbang Indonesia yang
 Rp 4.500/liter saja sudah ribut soal kurangnya subsidi karena 90% migas
 kita dikuasai perusahaan migas asing.
Chavez presiden Venezuela juga 
menasionalisasi perusahaan migas di sana sehingga Venezuela yang 
merupakan negara penghutang terbesar, sekarang rasio hutangnya hanya 
kurang dari 40% total GDPnya. Di bawah Indonesia yang rasio hutangnya 
sudah mencapai 68% dari GDP dan terus bertambah sekitar Rp 100 
trilyun/tahun. Kuwait dan Qatar juga mengandalkan BUMN mereka untuk 
mengelola kekayaan alamnya sehingga tidak bocor ke asing.
Akibatnya negara mereka makmur. Ketika 
saya tinggal di Arab Saudi selama 6 bulan di rumah satu warga negaranya,
 di sana bukan cuma bensin lebih murah, tapi sekolah, listrik, rumah 
sakit gratis. Bahkan di sana kalau kuliah diberi uang saku.
Negara-negara yang maju/makmur seperti 
AS, Inggris, Perancis, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dsb itu tidak pernah 
menyerahkan kekayaan alam mereka ke asing. Mereka mengelola sendiri 
kekayaan alam mereka. Qatar dan Kuwat meski SDMnya sedikit, mereka tetap
 buat BUMN sendiri. Tenaga ahli mereka cari dari luar negeri termasuk 
dari Indonesia. Coba lihat Kompas Sabtu-Minggu di kolom lowongan kerja, 
banyak iklan lowongan kerja dari BUMN Qatar, Kuwait, dsb yang mencari 
ahli migas dari Indonesia. Dan memang SDM Migas Indonesia cukup ahli dan
 melimpah karena sebagian besar pekerja di perusahaan migas asing di 
Indonesia juga merupakan putra-putri Indonesia.
Bahkan Malaysia pun yang serumpun dengan
 kita dengan jumlah penduduk lebih sedikit dan di bawah kita kualitas 
SDMnya tetap mengelola sendiri migas mereka via BUMNnya Petronas 
sehingga 4 kali lipat lebih makmur dari kita. Gedung Petronas pun 
berdiri megah sebagai gedung tertinggi kedua di dunia sebagai bukti 
nyata keberhasilan BUMN tersebut.
Selama kekayaan alam Indonesia masih dinikmati oleh asing, Indonesia tidak akan pernah bebas dari kemiskinan.
Tidak ada satu bangsa pun yang maju dan 
sejahtera yang menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak asing. Jika kita 
lihat negara-negara yang maju/makmur seperti AS, Inggris, Perancis, 
Jerman, Swis, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Venezuela, dan sebagainya, 
mereka tidak mau menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak asing. Harusnya 
ekonom Indonesia berjuang agar Indonesia bisa mandiri. Bisa berdikari.
AS, Inggris, Perancis, Belanda, dsb maju dan makmur karena selain 
mengelola kekayaan alamnya sendiri, mereka juga menguras kekayaan alam 
negara lain. Tak heran jika Anggaran Belanja Militer AS saja mencapai 
US$ 655 Milyar/tahun atau Rp 6.550 Trilyun/tahun sementara Anggaran 
Belanja Militer Indonesia cuma Rp 36 Trilyun saja. Kurang dari 1% 
anggaran AS!
Bukan justru membujuk rakyat/pemerintah 
agar Indonesia tidak mandiri dan bergantung kepada perusahaan2 asing 
yang ternyata justru memperkaya perusahaan dan direksi mereka sendiri
Oleh karena itu, dari Rp 30 Ribu 
Trilyun/tahun yang didapat perusahaan-perusahaan asing tersebut, bisa 
jadi 10-20% berasal dari kekayaan alam Indonesia atau minimal Rp 3.000 
Trilyun/tahun.
Saat ini APBN Indonesia hanya sekitar Rp
 1.000 trilyun untuk 240 juta rakyat Indonesia. Artinya tiap orang hanya
 mendapat sekitar US$ 34/bulan. Masih di bawah garis kemiskinan Bank 
Dunia yang US$ 60/bulan/orang. Tak heran Indonesia tidak punya cukup 
uang untuk mensejahterakan rakyat, memberi pendidikan yang terjangkau 
dari SD hingga Perguruan Tinggi, memberi layanan Rumah Sakit yang 
terjangkau, Pembaruan Alutsista, menyelamatkan anak-anak jalanan, dan 
sebagainya.
Bayangkan seandainya Indonesia mandiri 
dan mendapat tambahan Rp 3.000 trilyun dari hasil kekayaan alamnya 
sehingga APBN kita menjadi Rp 4.000 trilyun/tahun. Artinya ada US$ 
138/bulan untuk setiap orang. Seluruh penduduk Indonesia bisa lepas dari
 garis kemiskinan VERSI BANK DUNIA yang US$ 60/bulan. Indonesia bisa 
melunasi hutangnya yang Rp 1.600 trilyun dengan mudah. Indonesia tidak 
perlu menunggu-nunggu “INVESTOR ASING” untuk membangun negerinya.
Segala janji bahwa pendidikan murah, 
layanan Rumah Sakit murah, pembaruan alutsista, atau pun mensejahterakan
 rakyat itu hanya omong kosong belaka jika Presiden kita tidak mau 
mandiri mengelola kekayaan alam Indonesia. Indonesia tidak akan punya 
cukup uang selama hasil kekayaan alam kita yang menikmati justru 
Kompeni-kompeni gaya baru yang didukung oleh pemerintah mereka.
Lihat video di mana Kompeni gaya baru 
yang didukung AS dan Inggris turut campur untuk menguasai kekayaan alam 
Indonesia sehingga 1 juta korban tewas:
Indonesia butuh pemimpin yang bijak dan 
berani seperti Raja Faisal dari Arab Saudi dan Hugo Chavez dari 
Venezuela yang berani menasionalisasi perusahaan pertambangan asing dan 
mandiri mengelola kekayaan alamnya.
Di bawah adalah sebagian hasil kekayaan 
alam Indonesia. Indonesia masih punya banyak kekayaan alam yang melimpah
 selain statistik di bawah.

Berikut tulisan dari Ensiklopedi MS Encarta:
Saudi Arabia
The latter development, along with Saudi Arabia’s 1974 takeover of 
controlling interest in the huge oil company Aramco, greatly increased 
government revenue, thus providing funds for another massive economic 
development plan.
BUMN yang Menguntungkan Negaranya:
Norway’s economy is a mixed one of public and private enterprises. 
Although the economy is based on free-market principles, the government 
exercises considerable supervision and control. The state owns railroads
 and most of the public utilities, and state-owned enterprises largely 
control the vital oil and natural gas sectors.
Microsoft ® Encarta
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761556517_5/norway.html
About PETRONAS
PETRONAS,
 the acronym for Petroliam Nasional Berhad, was incorporated on 17 
August 1974 under the Companies Act 1965. It is wholly-owned by the 
Malaysian government and is vested with the entire ownership and control
 of the petroleum resources in Malaysia through the Petroleum 
Development Act 1974.
Over the years,
 PETRONAS has grown to become a fully-integrated oil and gas corporation
 and is ranked among FORTUNE Global 500′s largest corporations in the 
world. PETRONAS has four subsidiaries listed on the Bursa Malaysia and 
has ventured globally into more than 32 countries worldwide in its 
aspiration to be a leading oil and gas multinational of choice.
http://www.petronas.com.my/internet/corp/centralrep2.nsf/frameset_corp?OpenFrameset
1973Saudi Arabia’s Government acquires a 25 percent participation interest in Aramco.
1975Master Gas System project is launched.
1980Saudi Government acquires 100 percent participation interest in Aramco, purchasing almost all of the company’s assets.
http://www.saudiaramco.com/irj/portal/anonymous?favlnk=%2FSaudiAramcoPublic%2Fdocs%2FAt+A+Glance%2FOur+Story&ln=en
| Crude Petroleum Production (thousand barrels/year) | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| No | 
Country | 
Production | 
Non BUMN Production | 
Description | 
| 1 | 
Saudi Arabia | 
2.788.463 | 
BUMN | 
  | 
| 2 | 
Russia | 
2.705.835 | 
2.705.835 | 
BUMN? | 
| 3 | 
United States | 
2.098.560 | 
2.098.560 | 
National Company | 
| 4 | 
Iran | 
1.258.031 | 
BUMN | 
  | 
| 5 | 
China | 
1.238.070 | 
1.238.070 | 
BUMN? | 
| 6 | 
Mexico | 
1.160.479 | 
1.160.479 | 
  | 
| 7 | 
Norway | 
1.092.157 | 
BUMN | 
  | 
| 8 | 
Venezuela | 
951.091 | 
BUMN | 
  | 
| 9 | 
United Kingdom | 
837.053 | 
837.053 | 
National Company | 
| 10 | 
Canada | 
792.812 | 
792.812 | 
National Company | 
| 11 | 
Nigeria | 
773.549 | 
773.549 | 
  | 
| 12 | 
United Arab Emirates | 
760.449 | 
760.449 | 
  | 
| 13 | 
Iraq | 
738.901 | 
738.901 | 
  | 
| 14 | 
Kuwait | 
691.842 | 
BUMN | 
  | 
| 15 | 
Brazil | 
531.509 | 
531.509 | 
  | 
| 16 | 
Libya | 
481.590 | 
481.590 | 
  | 
| 17 | 
Algeria | 
477.007 | 
477.007 | 
  | 
| 18 | 
Indonesia | 
462.782 | 
462.782 | 
  | 
| 19 | 
Oman | 
327.528 | 
327.528 | 
  | 
| 20 | 
Angola | 
327.399 | 
327.399 | 
  | 
| 21 | 
Kazakhstan | 
298.906 | 
298.906 | 
  | 
| 22 | 
Argentina | 
276.510 | 
276.510 | 
  | 
| 23 | 
Malaysia | 
255.113 | 
255.113 | 
  | 
| 24 | 
Qatar | 
248.045 | 
BUMN | 
  | 
| 25 | 
India | 
242.801 | 
242.801 | 
  | 
| 26 | 
Egypt | 
230.605 | 
230.605 | 
  | 
| 27 | 
Australia | 
228.634 | 
228.634 | 
  | 
| 28 | 
Colombia | 
210.727 | 
210.727 | 
  | 
| 29 | 
Syria | 
186.571 | 
186.571 | 
  | 
| 30 | 
Yemen | 
161.911 | 
161.911 | 
  | 
| 31 | 
Ecuador | 
143.371 | 
143.371 | 
  | 
| 32 | 
Denmark | 
135.421 | 
135.421 | 
  | 
| 33 | 
Vietnam | 
124.037 | 
124.037 | 
  | 
| 34 | 
Azerbaijan | 
113.322 | 
113.322 | 
  | 
| 35 | 
Gabon | 
91.751 | 
91.751 | 
  | 
| 36 | 
Congo (ROC) | 
91.021 | 
91.021 | 
  | 
| 37 | 
Sudan | 
87.210 | 
87.210 | 
  | 
| 38 | 
Equatorial Guinea | 
77.638 | 
77.638 | 
  | 
| 39 | 
Turkmenistan | 
65.588 | 
65.588 | 
  | 
| 40 | 
Brunei | 
59.536 | 
59.536 | 
  | 
| 41 | 
Thailand | 
46.446 | 
46.446 | 
  | 
| 42 | 
Trinidad and Tobago | 
44.501 | 
44.501 | 
  | 
| 43 | 
Romania | 
43.830 | 
43.830 | 
  | 
| 44 | 
Peru | 
35.380 | 
35.380 | 
  | 
| 45 | 
South Korea | 
33.140 | 
33.140 | 
  | 
| 46 | 
Italy | 
31.178 | 
31.178 | 
  | 
| 47 | 
Uzbekistan | 
29.013 | 
29.013 | 
  | 
| 48 | 
Tunisia | 
27.689 | 
27.689 | 
  | 
| 49 | 
Ukraine | 
27.543 | 
27.543 | 
  | 
| 50 | 
Cameroon | 
25.501 | 
25.501 | 
  | 
| 51 | 
Germany | 
25.152 | 
25.152 | 
  | 
| 52 | 
Papua New Guinea | 
20.145 | 
20.145 | 
  | 
| 53 | 
Pakistan | 
18.356 | 
18.356 | 
  | 
| 54 | 
Cuba | 
17.275 | 
17.275 | 
  | 
| 55 | 
Turkey | 
17.048 | 
17.048 | 
  | 
| 56 | 
Netherlands, The | 
16.922 | 
16.922 | 
  | 
| 57 | 
Belarus | 
13.334 | 
13.334 | 
  | 
| 58 | 
Bahrain | 
12.784 | 
12.784 | 
  | 
| 59 | 
Bolivia | 
11.748 | 
11.748 | 
  | 
| 60 | 
New Zealand | 
11.100 | 
11.100 | 
  | 
| 61 | 
France | 
9.832 | 
9.832 | 
  | 
| 62 | 
Hungary | 
8.793 | 
8.793 | 
  | 
| 63 | 
Philippines | 
8.588 | 
8.588 | 
  | 
| 64 | 
Congo (DRC) | 
8.279 | 
8.279 | 
  | 
| 65 | 
Croatia | 
8.036 | 
8.036 | 
  | 
| 66 | 
South Africa | 
7.121 | 
7.121 | 
  | 
| 67 | 
Austria | 
6.787 | 
6.787 | 
  | 
| 68 | 
Côte d’Ivoire | 
6.715 | 
6.715 | 
  | 
| 69 | 
Guatemala | 
6.573 | 
6.573 | 
  | 
| 70 | 
Poland | 
6.114 | 
6.114 | 
  | 
| 71 | 
Myanmar | 
5.479 | 
5.479 | 
  | 
| 72 | 
Serbia and Montenegro | 
5.114 | 
5.114 | 
  | 
| 73 | 
Belgium | 
4.383 | 
4.383 | 
  | 
| 74 | 
Suriname | 
3.653 | 
3.653 | 
  | 
| 75 | 
Lithuania | 
3.229 | 
3.229 | 
  | 
| 76 | 
Czech Republic | 
2.738 | 
2.738 | 
  | 
| 77 | 
Ghana | 
2.557 | 
2.557 | 
  | 
| 78 | 
Spain | 
2.402 | 
2.402 | 
  | 
| 79 | 
Albania | 
2.323 | 
2.323 | 
  | 
| 80 | 
Bangladesh | 
2.192 | 
2.192 | 
  | 
| 81 | 
Chile | 
2.192 | 
2.192 | 
  | 
| 82 | 
Japan | 
1.948 | 
1.948 | 
  | 
| 83 | 
Estonia | 
1.863 | 
1.863 | 
  | 
| 84 | 
Singapore | 
1.461 | 
1.461 | 
  | 
| 85 | 
Sweden | 
1.461 | 
1.461 | 
  | 
| 86 | 
Greece | 
1.155 | 
1.155 | 
  | 
| 87 | 
Georgia | 
731 | 
731 | 
  | 
| 88 | 
Portugal | 
731 | 
731 | 
  | 
| 89 | 
Kyrgyzstan | 
731 | 
731 | 
  | 
| 90 | 
Kenya | 
365 | 
365 | 
  | 
| 91 | 
Ireland | 
365 | 
365 | 
  | 
| 92 | 
Panama | 
365 | 
365 | 
  | 
| 93 | 
Slovakia | 
365 | 
365 | 
  | 
| 94 | 
Dominican Republic | 
365 | 
365 | 
  | 
| 95 | 
Bulgaria | 
365 | 
365 | 
  | 
| 96 | 
Barbados | 
365 | 
365 | 
  | 
| 97 | 
Benin | 
365 | 
365 | 
  | 
| 98 | 
Switzerland | 
365 | 
365 | 
  | 
| 99 | 
Morocco | 
183 | 
183 | 
  | 
| 100 | 
Tajikistan | 
91 | 
91 | 
  | 
| 101 | 
Israel | 
37 | 
37 | 
  | 
| 102 | 
Jordan | 
15 | 
15 | 
  | 
| 103 | 
Slovenia | 
7 | 
7 | 
  | 
  | 
Total | 
24.458.709 | 
17.429.080 | 
  | 
  | 
Value in US$ | 
  | 
1.220.035.600.000 | 
  | 
  | 
Value in Rp | 
  | 
12.200.356.000.000.000 | 
  | 
  | 
15% of Sharing | 
  | 
1.830.053.400.000.000 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. | 
| Natural Gas Production | 
  | 
  | 
| (Billion cu feet) | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 
Russia | 
21.012 | 
BUMN | 
| 2 | 
United States | 
19.917 | 
19.917 | 
| 3 | 
Canada | 
6.639 | 
6.639 | 
| 4 | 
United Kingdom | 
3.602 | 
3.602 | 
| 5 | 
Algeria | 
2.790 | 
2.790 | 
| 6 | 
Iran | 
2.649 | 
BUMN | 
| 7 | 
Netherlands, The | 
2.649 | 
2.649 | 
| 8 | 
Indonesia | 
2.472 | 
2.472 | 
| 9 | 
Norway | 
2.401 | 
BUMN | 
| 10 | 
Uzbekistan | 
2.048 | 
2.048 | 
| 11 | 
Saudi Arabia | 
2.013 | 
BUMN | 
| 12 | 
Turkmenistan | 
1.907 | 
1.907 | 
| 13 | 
Malaysia | 
1.730 | 
1.730 | 
| 14 | 
United Arab Emirates | 
1.519 | 
1.519 | 
| 15 | 
Mexico | 
1.342 | 
1.342 | 
| 16 | 
Argentina | 
1.271 | 
1.271 | 
| 17 | 
Australia | 
1.271 | 
1.271 | 
| 18 | 
China | 
1.165 | 
1.165 | 
| 19 | 
Qatar | 
1.059 | 
BUMN | 
| 20 | 
Venezuela | 
1.059 | 
BUMN | 
| 21 | 
Egypt | 
953 | 
953 | 
| 22 | 
India | 
883 | 
883 | 
| 23 | 
Pakistan | 
812 | 
812 | 
| 24 | 
Germany | 
777 | 
777 | 
| 25 | 
Thailand | 
671 | 
671 | 
| 26 | 
Ukraine | 
636 | 
636 | 
| 27 | 
Trinidad and Tobago | 
600 | 
600 | 
| 28 | 
Oman | 
530 | 
530 | 
| 29 | 
Italy | 
530 | 
530 | 
| 30 | 
Nigeria | 
494 | 
494 | 
| 31 | 
Romania | 
459 | 
459 | 
| 32 | 
Kazakhstan | 
459 | 
459 | 
| 33 | 
Brunei | 
388 | 
388 | 
| 34 | 
Bangladesh | 
388 | 
388 | 
| 35 | 
Bahrain | 
318 | 
318 | 
| 36 | 
Brazil | 
283 | 
283 | 
| 37 | 
Denmark | 
283 | 
283 | 
| 38 | 
Kuwait | 
283 | 
BUMN | 
| 39 | 
Myanmar | 
283 | 
283 | 
| 40 | 
New Zealand | 
212 | 
212 | 
| 41 | 
Libya | 
212 | 
212 | 
| 42 | 
Poland | 
212 | 
212 | 
| 43 | 
Colombia | 
212 | 
212 | 
| 44 | 
Bolivia | 
212 | 
212 | 
| 45 | 
Syria | 
212 | 
212 | 
| 46 | 
Azerbaijan | 
177 | 
177 | 
| 47 | 
Hungary | 
106 | 
106 | 
| 48 | 
Japan | 
106 | 
106 | 
| 49 | 
Iraq | 
71 | 
71 | 
| 50 | 
Croatia | 
71 | 
71 | 
| 51 | 
France | 
71 | 
71 | 
| 52 | 
Austria | 
71 | 
71 | 
| 53 | 
South Africa | 
71 | 
71 | 
| 54 | 
Tunisia | 
71 | 
71 | 
| 55 | 
Philippines | 
71 | 
71 | 
| 56 | 
Vietnam | 
71 | 
71 | 
| 57 | 
Angola | 
35 | 
35 | 
| 58 | 
Chile | 
35 | 
35 | 
| 59 | 
Côte d’Ivoire | 
35 | 
35 | 
| 60 | 
Equatorial Guinea | 
35 | 
35 | 
| 61 | 
Ireland | 
35 | 
35 | 
| 62 | 
Serbia and Montenegro | 
35 | 
35 | 
| 63 | 
Spain | 
35 | 
35 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
62.543 |