Pemerintah

http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia

Presiden Indonesia

Presiden Republik Indonesia
Lambang Indonesia
Sedang Menjabat Susilo Bambang Yudhoyono sejak 20 Oktober 2004
Menjabat selama	5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali
Pemegang pertama	Sukarno
Dibentuk	18 Agustus 1945
	www.presidenri.go.id

Presiden Indonesia

Soekarno 1945–1967

Soeharto 1967–1998

Bacharuddin Jusuf Habibie 1998–1999

Abdurrahman Wahid 1999–2001

Megawati Soekarnoputri 2001–2004

Susilo Bambang Yudhoyono Sejak 2004

Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.Beliau digaji sekitar 60 juta perbulan^[1]

Wewenang, kewajiban, dan hak

Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:

• Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
• Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
• Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
• Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
• Menetapkan Peraturan Pemerintah
• Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
• Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
• Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
• Menyatakan keadaan bahaya.
• Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
• Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
• Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
• Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
• Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
• Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
• Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR
• Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
• Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

Pemilihan

Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara.
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.
Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Pemilihan Wakil Presiden yang lowong

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengajukan 2 calon Wapres kepada MPR. Selambat-lambatnya, dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Wapres.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lowong

Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden keduanya berhalangan tetap secara bersamaan, maka partai politik (atau gabungan partai politik) yang pasangan Calon Presiden/Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres sebelumnya, mengusulkan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden kepada MPR.
Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pelantikan

Sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Pemberhentian

Pemakzulan

Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR.
Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR), DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan impeachment tersebut kepada Mahkamah Konstitusi RI kemudian setelah menjalankan persidangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dapat menyatakan membenarkan pendapat DPR atau menyatakan menolak pendapat DPR. ^[2] dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.

Daftar kabinet Indonesia

Era perjuangan kemerdekaan

No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personil
1	Presidensial	2 September 1945	14 November 1945	Ir. Soekarno	Presiden	21 orang
2	Sjahrir I	14 November 1945	12 Maret 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	17 orang
3	Sjahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	25 orang
4	Sjahrir III	2 Oktober 1946	3 Juli 1947	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	32 orang
5	Amir Sjarifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947	Amir Sjarifuddin	Perdana Menteri	34 orang
6	Amir Sjarifuddin II	11 November 1947	29 Januari 1948	Amir Sjarifuddin	Perdana Menteri	37 orang
7	Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17 orang
*	Darurat	19 Desember 1948	13 Juli 1949	S. Prawiranegara	Ketua	12 orang
8	Hatta II	4 Agustus 1949	20 Desember 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	19 orang

Era demokrasi parlementer

No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personil
*	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17 orang
9	Susanto	20 Desember 1949	21 Januari 1950	Susanto Tirtoprodjo	Pjs Perdana Menteri	10 orang
10	Halim	21 Januari 1950	6 September 1950	Abdul Halim	Perdana Menteri	15 orang
11	Natsir	6 September 1950	27 April 1951	Mohammad Natsir	Perdana Menteri	18 orang
12	Sukiman-Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952	Sukiman Wirjosandjojo	Perdana Menteri	20 orang
13	Wilopo	3 April 1952	30 Juli 1953	Wilopo	Perdana Menteri	18 orang
14	Ali Sastroamidjojo I	30 Juli 1953	12 Agustus 1955	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	20 orang
15	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	24 Maret 1956	Burhanuddin Harahap	Perdana Menteri	23 orang
16	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	9 April 1957	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	25 orang
17	Djuanda	9 April 1957	10 Juli 1959	Djuanda	Perdana Menteri	24 orang

Era Demokrasi Terpimpin

No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personil
18	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	Ir. Soekarno	Presiden	33 orang
19	Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962	Ir. Soekarno	Presiden	40 orang
20	Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963	Ir. Soekarno	Presiden	60 orang
21	Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	Ir. Soekarno	Presiden	66 orang
22	Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	Ir. Soekarno	Presiden	110 orang
23	Dwikora II	24 Februari 1966	28 Maret 1966	Ir. Soekarno	Presiden	132 orang
24	Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966	Ir. Soekarno	Presiden	79 orang
25	Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	Ir. Soekarno	Presiden	31 orang
26	Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968	Jend. Soeharto	Pjs Presiden	24 orang

Era Orde Baru

No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personil
27	Pembangunan I	6 Juni 1968	28 Maret 1973	Jend. Soeharto	Presiden	24 orang
28	Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978	Jend. Soeharto	Presiden	24 orang
29	Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983	Soeharto	Presiden	32 orang
30	Pembangunan IV	19 Maret 1983	23 Maret 1988	Soeharto	Presiden	42 orang
31	Pembangunan V	23 Maret 1988	17 Maret 1993	Soeharto	Presiden	44 orang
32	Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998	Soeharto	Presiden	43 orang
33	Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998	Soeharto	Presiden	38 orang

Era reformasi

No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personil
34	Reformasi Pembangunan	21 Mei 1998	26 Oktober 1999	B.J. Habibie	Presiden	37 orang
35	Persatuan Nasional	26 Oktober 1999	9 Agustus 2001	Abdurahman Wahid	Presiden	36 orang
36	Gotong Royong	9 Agustus 2001	21 Oktober 2004	Megawati Soekarnoputri	Presiden	33 0rang
37	Indonesia Bersatu I	21 Oktober 2004	22 Oktober 2009	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	37 orang
38	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	Sedang Menjabat	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	38 orang

Daftar Perdana Menteri Indonesia

Perdana Menteri Indonesia adalah pimpinan kabinet dalam pemerintahan Republik Indonesia yang pernah ada dari tahun 1947 hingga tahun 1959.

A#	I#	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Perdana Menteri	Foto	Partai
1.	1.	14 November 1945	3 Juli 1947	Sutan Sjahrir		PSI [1]
2.	2.	3 Juli 1947	29 Januari 1948	Amir Sjarifoeddin		PSI [1]
3.	3.	29 Januari 1948	16 Januari 1950	Mohammad Hatta [2]		Non partai
4.	4.	16 Januari 1950	5 September 1950	Abdul Halim		Non partai
5.	5.	5 September 1950	26 April 1951	Muhammad Natsir		Masyumi [3]
6.	6.	26 April 1951	1 April 1952	Sukiman Wirjosandjojo		Masyumi [3]
7.	7.	1 April 1952	30 Juli 1953	Wilopo		PNI [4]
8.	8.	30 Juli 1953	11 Agustus 1955	Ali Sastroamidjojo(Periode ke 1)		PNI [4]
9.	9.	11 Agustus 1955	20 Maret 1956	Burhanuddin Harahap		Masyumi [3]
10.		20 Maret 1956	9 April 1957	Ali Sastroamidjojo(Periode ke 2)		PNI [4]
11.	10.	9 April 1957	9 Juli 1959	Djuanda Kartawidjaja		PNI [4]
setelah 9 Juli 1959 posisi ini dihapuskan

Daftar Wakil Presiden Indonesia

daftar Wakil Presiden Indonesia

No.	Wakil Presiden		Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai	Presiden	Periode
1	Mohammad Hatta		18 Agustus 1945	19 Desember 1948	PNI	Soekarno	1
	Lowong		19 Desember 1948	13 Juli 1949	-	Syafruddin Prawiranegara (Ketua PDRI)
	Mohammad Hatta		13 Juli 1949	27 Desember 1949	PNI	Soekarno
	Lowong		27 Desember 1949	15 Agustus 1950	-	Soekarno (Presiden RIS)
						Assaat (Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI)
	Mohammad Hatta		15 Agustus 1950	1 Desember 1956	PNI	Soekarno
-	Lowong[1]		1 Desember 1956	22 Februari 1967	-
			22 Februari 1967	27 Maret 1968		Soeharto (Pejabat Presiden)
			27 Maret 1968	24 Maret 1973		Soeharto	2
2	Hamengkubuwana IX		24 Maret 1973	23 Maret 1978	Nonpartisan		3
3	Adam Malik		23 Maret 1978	11 Maret 1983	Golkar		4
4	Umar Wirahadikusumah		11 Maret 1983	11 Maret 1988	Golkar		5
5	Soedharmono		11 Maret 1988	11 Maret 1993	Golkar		6
6	Try Sutrisno		11 Maret 1993	11 Maret 1998	Golkar		7
7	Bacharuddin Jusuf Habibie		11 Maret 1998	21 Mei 1998	Golkar		8
-	Lowong[2]		21 Mei 1998	20 Oktober 1998	-	Bacharuddin Jusuf Habibie
8	Megawati Soekarnoputri		20 Oktober 1999	23 Juli 2001	PDIP	Abdurrahman Wahid	9
9	Hamzah Haz		26 Juli 2001	20 Oktober 2004	PPP	Megawati Soekarnoputri
10	Muhammad Jusuf Kalla		20 Oktober 2004	20 Oktober 2009	Partai Golkar	Susilo Bambang Yudhoyono	10
11	Boediono		20 Oktober 2009	Sedang menjabat	Nonpartisan		11

Catatan kaki

1. ^ Jabatan Wakil Presiden Indonesia lowong pada 1956 ketika Hatta mengundurkan diri dari jabatannya karena selisih pendapat dengan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Soekarno, jabatan kedua tertinggi di Indonesia adalah perdana menteri (PM), dan setelah turunnya PM Djuanda dan beralihnya Indonesia ke sistem kabinet presidensial pada 1959, yang ada hanyalah jabatan wakil perdana menteri (Waperdam). Jabatan ini baru diisi kembali ketika Orde Baru berkuasa dengan diangkatnya Hamengkubuwana IX sebagai wakil presiden pada 1973.
2. ^ Jabatan Wakil Presiden Indonesia lowong pada 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh Wapres B.J. Habibie. Karena UUD 1945 (sebelum diamandemen) tidak menjelaskan tentang kekosongan jabatan wapres, maka jabatan ini tetap dikosongkan. Jabatan ini baru diisi kembali ketika Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai wapres mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999.